Selasa, 29 September 2015

Kebangkitan Klan Samurai




BAGAIMANA KEBANGKITAN KLAN SAMURAI DAN APA KONTRIBUSINYA DALAM SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN JEPANG?

Samurai merupakan sekelompok tentara bayaran yang pada awalnya digunakan sebagai pelayan yang belum memiliki kekuasaan untuk memerintah, bangkitnya Samurai menjadi klan pemegang kekuasaan pada abad pertengahan sampai abad modern telah membuat system pemerintahan feodal yang bertahan dari abad ke 12 sampai abad ke 19.

Pendahuluan

Berakhirnya masa Heian menandakan bangkitnya masa Kamakura yang ditandai dengan munculnya klan-klan militer (Samurai) yang dipimpin sebuah sistem pemerintahan keshogunan. Samurai yang pada awalanya adalah sebuah kelompok tentara bayaran yang bertugas untuk melayani majikannya telah bangkit menjadi sebuah klan bangsawan yang mampu memegang serta mengontrol jalannya sistem perintahan di Jepang. Pada artikel ini akan dibahas “Bagaimana kebangkitan klan Samurai dan  kontribusinya dalam sisitem politik dan pemerintahan Jepang” dengan cara, menguraikannya dari masa-kemasa, terutama dari masa Heian hingga masa Edo.

Kebangkitan Klan Samurai

Perpecahan yang terjadi ditubuh para  keluarga bangsawan di masa Heian dan melemahnya kekuasaan Kaisar dalam pemerintahan memberikan celah bagi klan-klan militer atau klan Samurai untuk masuk dan menaruh pengaruhnya dalam sistem pemerintahan Jepang. Kebangkitan klan Samurai terjadi pada zaman pertengahan dan sekaligus merupakan bangkitnya sistem pemerintahan Feodal di Jepang, dimana kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berada ditangan Shogun sedangkan Kaisar hanya mampu berdaulat di kawasan istana pusat. Masa-masa kekuasaan klan Samurai berlangsung sangat lama dan dimulai pada masa Kamakura yang ditandai dengan dualisme kekuasaan, dimana pemerintahan dibagi dua yaitu pemerintahan istana pusat dengan pemerintahan Shogun yang terletak di Kamakura, selanjutnya pada masa Muromachi, masa Azuchi-momoyama, dan masa Edo, pada masa-masa ini pemerintahan Jepang banyak diwarnai dengan perpecahan dimana istana terbagi menjadi dua yaitu istana utara dan istana selatan,selain itu terjadi  perebutan kekuasaan, pemberontakan dan perang saudara. 

Pada umumnya pemerintah memiliki berbagai macam peran dan fungsi tetapi terdapat tiga peran umum yang dijalankan pemerintah antara lain pengaturan, pelayanan  dan pemberdayaan. Pengaturan merupakan peran pemerintah untuk membuat aturan-aturan atau Undang-Undang sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pelayanan, ini adalah peran pemerintah yang sangat diharapkan oleh masyarakat dimana diharapkan pemerintah mampu memberikan fasilitas-fasilitas baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. Pemberdayaan, dalam hal ini pemerintah harus mampu mengangkat rakyatnya untuk menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera. Dilihat dari definisi peran pemerintah secara umum menimbulkan pertanyaan  Bagaimana kontribusi atau peran klan Samurai dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan Jepang???”

Masa Heian

Masa Heian dikuasai oleh klan Fujiwara dan pada masa kekuasaanya, jepang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Cina, tetapi setelah kemunduran Dinasti Tang pengaruh Cina mulai surut. Pada masa ini kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan perpolitikan berada di tangan keluarga-keluarga bangsawan khususnya klan Fujiwara sementara klan Samurai atau keluarga militer belum memiliki pengaruh yang besar. Sampai pada akhirnya Pergerakan klan-klan militer mulai terlihat pada saat terjadinya perpecahan pada klan Fujiwara serta adanya pertentangan antara Inse (kaisar yang sudah turun tahta tetapi masih tetap memerintah) dengan Shoku (kaisar yang memerintah). Klan-klan militer tersebut yaitu klan Genji ( klan Minamoto) dan klan Heishi (klan Taira) bersekutu dengan klan Fujiwara yang terpecah, yang pada akhirnya terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk saling menjatuhkan serta perang saudara yang saling berebut kekuasaan. Pada masa ini belum terlihat kontribusi atau peran klan samurai untuk pemerintahan karena kebanyakan klan-klan samurai masih berusaha menaruh pengaruhnya dan mencoba merebut kekuasaan yang pada saat itu berada di tangan keluarga bangsawan.

Masa Kamakura

Keshogunan Kamakura berlangsung selama 140 tahun yang didirikan oleh Minamoto no Yoritomo, salah satu ciri dari pemerintahan Yoritomo yaitu dibentuknya sistem pemerintahan yang bernama Bokufu atau kalangan Samurai biasa menyebutnya Kamakura Dono.
Bokufu adalah lembaga administrasi pertama yang dibentuk di kamakura, yang didalamnya terdiri dari:
    Samurai Dokoro, sebuah lembaga yang didalamnya mengawasi dan mengkoordinasi para Samurai Minamoto;
-          Mandoko, lembaga urusan umum;
-          Manchuyo, lembaga urusan peradilan;
-          Shugo, untuk mengendalikan dan mengawasi para Samurai yang tersebar dimasing-masing provinsi atau sebagai kepala polisi daerah;
-          Jito, penarik pajak yang ditugaskan disetiap shoen( setingkat kabupaten);
-          Gokenin, pengikut Minamoto yang berasal dari kaum militer yang aktif berperang.

Pada sistem Bokufu terlihat bahwa klan Samurai mulai dapat  berkontribusi dalam lembaga-lembaga tertentu serta memiliki tugas-tugas tertentu. Banyak peran yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu dan salah satunya adalah kemajuan dibidang pertanian karena dibukanya areal pertanian baru, selain itu perdagangan juga meluas dan berkembang  yang dilihat dari ekspor yang meningkat berupa  ekspor air raksa, pasir emas, belerang dan pedang. Peran dari klan Samurai sendiri terlihat juga pada keberhasilannya membantu pemerintah dalam mempertahankan Jepang dari invasi Mongol tahun 1274.

Masa Muromachi

Terbelahnya kekuasaan menjadi dua pada masa Muromachi memberikan situasi tersendiri bagi Jepang dimana banyak terjadi perang saudara baik dalam kalangan keluarga Samurai ataupun antara Istana Utara dengan Istana Selatan. Masa Muromachi berlangsung kurang lebih 240 tahun dan didirikan oleh Ashikaga Takauji. Pada masa kepemimpinannya, Ashikaga Takauji memperkenalkan 17 pasal kemmu Shikimoku (Undang-undang Kemmu) sebagai dasar pemerintahan pada tahun 1336. Selain UU Kemmu dipakai juga kitab UU Goseibai (Goseibai Shikimoku) yang disusun pada masa Kamakura dan dipakai dalam praktek sehari-hari, serta kitap hukum pelengkap Goseibai Shikimoku yang disebut Kemmu Iraitsuika. Dalam menjalankan pemerintahan Shogun dibantu oleh lembaga-lembaga antara lain Samurai Dokoro, Mandokoro, Manchujo, Hyojoshu dan Hikitsukeshu. Disini wakil shogun atau disebut Kanrei tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan tidak seperti Shikken pada masa Kamakura.

Pada masa ini kalangan Samurai yang tidak memiliki jabatan merupakan bawahan langsung Shugo Daimyo (penguasa daerah) yang bertugas untuk memperkuat kekuatan militer para Shugo Daimyo. Terlihat pada masa ini terjadi kemajuan teknologi militer karena terjadi kontak pertama Jepang dengan orang-orang barat yang disebut perdagangan dengan Nanban selain itu juga terjadi kemajuan pada pertanian dimana petani mampu membuat kincir angin dan sistem tumpang sari.

Masa Azuchi Momoyama

Peran klan-klan Samurai pada masa ini berfokus pada penyatuan wilayah-wilayah jepang yang pada saat itu istana terbagi menjadi dua yaitu istana Azuchi yang dipimpin oleh Oda Nobunaga dan istana Momoyama yang dipimpin Toyotomi Hideyoshi. Pada masa Oda Nobunaga, mulai muncul penyebaran agama Kristen di Jepang.

Setelah Oda Nobunaga meninggal, kekuasaan diwariskan kepada Toyotomi Hidoyoshi  dan pada masa kekuasaannya ia berhasil menjadi pemimpin yang mempersatukan seluruh wilayah Jepang dan melakukan kontrol kepada kekuasaan Daimyo serta menetapkan UU tentang cara penarikan pajak yang disebut Taikokenchi dan melarang orang di luar kalangan Bushi untuk memiliki senjata Katana (pedang), serta mengatur para petani untuk mencegah timbulnya pemberontakan petani. Karena memiliki militer yang kuat Hidoyoshi melakukan perluasa kekuasaan ke Korea pada tahun 1592 dan 1597 namun mengalami kegagalan.

Masa Edo

Disilah puncak dari kejayaan klan Samurai dimana pada masa ini terjadi sistem pembagian kelas dan kelas Samurai berada pada hirarki paling atas di ikuti petani, pengrajin dan pedagang. Masa Edo atau masa Keshogunan Tokugawa Leyasu yang pada saat itu dapat bertahan selama 264 tahun menetapkan peraturan Buke Shohatto yang mengatur para pengikutnya, salah satu isinya adalah para Daimyo dilarang memperkuat kekuatan pasukannya, mendirikan benteng, maupun memperbaiki benteng tanpa sepengatahuan pemerintah pusat (Bokufu).

Zaman ini merupakan zaman kematangan Feodal militer di Jepang, ditandai dengan semakin sempurnanya sistem pengontrolan masyarakat oleh rezim penguasa secara sistematis mulai dari struktur pemerintah, masyarakat, pemikiran, ekonomi, budaya, seni, pendidikan, diplomasi, dan hukum, serta memiliki pemerintahan yang sangat kompleks dimana terbentuk berbagaimacam lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki tugas berbeda dalam menjalankan sistem pemerintahan Bakuhan Taisei (Seperti sistem Otonomi Daerah). Pada masa ini juga Jepang menjalankan politik isolasi atau politik Sakoku. Keadaan inilah yang membuat masyarakat Jepang banyak belajar dalm memahami bangsanya sendiri, menjunjung tinggi rasa Nasionalisme dan tradisi Jepang, selain itu juga terjadi kemajuan pada bidang industri, pendidikan dan budaya.

Kesimpulan

Kebangkitan klan Samurai yang diawali oleh konflik kepentingan di antara para keluarga bangsawan membuat Jepang mengalami berbagai macam situasi politik. Setelah berhasil menguasai pemerintahan, tantangan yang harus di hadapi klan Samurai menjadi lebih berat yaitu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan, para Shogun memberlakukan berbagai macam peraturan atau undang-undang untuk mengontrol serta mengawasi masyarakatnya, selain itu juga membentuk lembaga-lembaga yang memiliki tugas-tugas tertentu yang dijalankan oleh klan-klan Samurai sendiri. Kontribusi yang paling nyata yang dilakukan klan Samurai pada sistem politik dan pemerintahan terlihat pada masa Edo dimana masa Edo merupakan masa keemasan klan Samurai, akan tetapi pada masa ini pula kekuasaan klan Samurai berakhir selain karna terjadinya kekacauan akibat diberlakukannya sistem kelas, krisis dan stagnasi produksi juga dikarnakan adanya desakan kapal-kapal asing yang mencoba masuk dan melakukan perdagangan dengan Jepang, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu munculnya pemikiran anti Bokufu dan anti Feodal serta mendesak dikembalikannya kekuasaan ketangan Kaisar. Terlepas dari itu semua sesungguhnya klan Samurai telah berkontribusi besar dalam pemerintahan walaupun tidak semua kebijakan dan perannya berjalan dengan baik, selain itu klan Samurai telah berhasil dalam membentuk karakter masyarakat Jepang dan menjadikan Jepang sebagai negara yang mandiri dengan menanamkan budaya Bushido. Sifat Samurai yang ketat dan harus sopan serta terpelajar yang dikenal dengan Bushido telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Jepang masa itu. Begitu juga kebudayaan Seppuku (Harakiri) atau bunuh diri, merupakan sebuah kebudayaan dari klan Samurai yang menganggap bahwah bunuh diri lebih terhormat dibandingkan harus menanggung rasa malu atau dibunuh oleh musuh. Sikap atau prilaku inilah yang mengakar dan melekat kuat pada tubuh masyarakat  Jepang hingga saat ini.

Referensi

http://konnakotoiina.blogspot.com/2010/12/jaman-heian.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Kamakura
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Muromachi
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Tokugawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Klan_Minamoto
http://id.wikipedia.org/wiki/Klan_Taira
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Edo
http://id.wikipedia.org/wiki/Nama_zaman_di_Jepang
http://kamakurastory.blogspot.com/2012/01/sejarah-samurai-bagian-1.html
http://zamanfeodaljepang14012013.blogspot.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Sekigahara
http://www.goodreads.com/book/show/8110894-sekigahara
http://tarampapam.blogspot.com/2011/03/bakufu-jepang.html
http://zamanfeodaljepang14012013.blogspot.com/
http://nigakkai.blogspot.com/2010/10/zaman-kamakura-1192-m-1333-m.html
sukmazaman.blogspot.com/2012/06/jepang-pada-masa-pemerintahan-shogun.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar