BAGAIMANA
KEBANGKITAN KLAN SAMURAI DAN APA KONTRIBUSINYA DALAM SISTEM POLITIK DAN
PEMERINTAHAN JEPANG?
Samurai
merupakan sekelompok tentara bayaran yang pada awalnya digunakan sebagai
pelayan yang belum memiliki kekuasaan untuk memerintah, bangkitnya Samurai
menjadi klan pemegang kekuasaan pada abad pertengahan sampai abad modern telah
membuat system pemerintahan feodal yang bertahan dari abad ke 12 sampai abad ke
19.
Pendahuluan
Berakhirnya masa Heian
menandakan bangkitnya masa Kamakura yang ditandai dengan munculnya klan-klan
militer (Samurai) yang dipimpin sebuah sistem pemerintahan keshogunan. Samurai
yang pada awalanya adalah sebuah kelompok tentara bayaran yang bertugas untuk
melayani majikannya telah bangkit menjadi sebuah klan bangsawan yang mampu
memegang serta mengontrol jalannya sistem perintahan di Jepang. Pada artikel ini
akan dibahas “Bagaimana kebangkitan klan Samurai dan kontribusinya dalam sisitem politik dan
pemerintahan Jepang” dengan cara, menguraikannya dari masa-kemasa, terutama
dari masa Heian hingga masa Edo.
Kebangkitan
Klan Samurai
Perpecahan yang terjadi
ditubuh para keluarga bangsawan di masa
Heian dan melemahnya kekuasaan Kaisar dalam pemerintahan memberikan celah bagi
klan-klan militer atau klan Samurai untuk masuk dan menaruh pengaruhnya dalam
sistem pemerintahan Jepang. Kebangkitan klan Samurai terjadi pada zaman pertengahan
dan sekaligus merupakan bangkitnya sistem pemerintahan Feodal di Jepang, dimana
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berada ditangan Shogun sedangkan Kaisar
hanya mampu berdaulat di kawasan istana pusat. Masa-masa kekuasaan klan Samurai
berlangsung sangat lama dan dimulai pada masa Kamakura yang ditandai dengan
dualisme kekuasaan, dimana pemerintahan dibagi dua yaitu pemerintahan istana
pusat dengan pemerintahan Shogun yang terletak di Kamakura, selanjutnya pada
masa Muromachi, masa Azuchi-momoyama, dan masa Edo, pada masa-masa ini
pemerintahan Jepang banyak diwarnai dengan perpecahan dimana istana terbagi
menjadi dua yaitu istana utara dan istana selatan,selain itu terjadi perebutan kekuasaan, pemberontakan dan perang
saudara.
Pada umumnya pemerintah
memiliki berbagai macam peran dan fungsi tetapi terdapat tiga peran umum yang
dijalankan pemerintah antara lain pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Pengaturan merupakan peran
pemerintah untuk membuat aturan-aturan atau Undang-Undang sebagai dasar dalam
menjalankan sistem pemerintahan. Pelayanan, ini adalah peran pemerintah yang
sangat diharapkan oleh masyarakat dimana diharapkan pemerintah mampu memberikan
fasilitas-fasilitas baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan
hukum. Pemberdayaan, dalam hal ini pemerintah harus mampu mengangkat rakyatnya
untuk menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera. Dilihat dari definisi peran
pemerintah secara umum menimbulkan pertanyaan “Bagaimana kontribusi atau peran klan Samurai
dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan Jepang???”
Masa
Heian
Masa Heian dikuasai
oleh klan Fujiwara dan pada masa kekuasaanya, jepang banyak dipengaruhi oleh
kebudayaan-kebudayaan Cina, tetapi setelah kemunduran Dinasti Tang pengaruh Cina
mulai surut. Pada masa ini kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan
perpolitikan berada di tangan keluarga-keluarga bangsawan khususnya klan Fujiwara
sementara klan Samurai atau keluarga militer belum memiliki pengaruh yang
besar. Sampai pada akhirnya Pergerakan klan-klan militer mulai terlihat pada
saat terjadinya perpecahan pada klan Fujiwara serta adanya pertentangan antara Inse (kaisar yang sudah turun tahta
tetapi masih tetap memerintah) dengan Shoku
(kaisar yang memerintah). Klan-klan militer tersebut yaitu klan Genji ( klan
Minamoto) dan klan Heishi (klan Taira) bersekutu dengan klan Fujiwara yang
terpecah, yang pada akhirnya terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk saling
menjatuhkan serta perang saudara yang saling berebut kekuasaan. Pada masa ini
belum terlihat kontribusi atau peran klan samurai untuk pemerintahan karena
kebanyakan klan-klan samurai masih berusaha menaruh pengaruhnya dan mencoba
merebut kekuasaan yang pada saat itu berada di tangan keluarga bangsawan.
Masa Kamakura
Keshogunan Kamakura
berlangsung selama 140 tahun yang didirikan oleh Minamoto no Yoritomo, salah
satu ciri dari pemerintahan Yoritomo yaitu dibentuknya sistem pemerintahan yang
bernama Bokufu atau kalangan Samurai
biasa menyebutnya Kamakura Dono.
Bokufu
adalah lembaga administrasi pertama yang dibentuk di kamakura, yang didalamnya
terdiri dari:
Samurai
Dokoro, sebuah lembaga yang didalamnya mengawasi dan
mengkoordinasi para Samurai Minamoto;
-
Mandoko,
lembaga urusan umum;
-
Manchuyo,
lembaga urusan peradilan;
-
Shugo,
untuk mengendalikan dan mengawasi para Samurai yang tersebar dimasing-masing
provinsi atau sebagai kepala polisi daerah;
-
Jito,
penarik pajak yang ditugaskan disetiap shoen(
setingkat kabupaten);
-
Gokenin,
pengikut Minamoto yang berasal dari kaum militer yang aktif berperang.
Pada sistem Bokufu terlihat bahwa klan Samurai mulai
dapat berkontribusi dalam
lembaga-lembaga tertentu serta memiliki tugas-tugas tertentu. Banyak peran yang
dilakukan oleh pemerintah pada saat itu dan salah satunya adalah kemajuan
dibidang pertanian karena dibukanya areal pertanian baru, selain itu
perdagangan juga meluas dan berkembang
yang dilihat dari ekspor yang meningkat berupa ekspor air raksa, pasir emas, belerang dan
pedang. Peran dari klan Samurai sendiri terlihat juga pada keberhasilannya
membantu pemerintah dalam mempertahankan Jepang dari invasi Mongol tahun 1274.
Masa Muromachi
Terbelahnya kekuasaan menjadi dua
pada masa Muromachi memberikan situasi tersendiri bagi Jepang dimana banyak
terjadi perang saudara baik dalam kalangan keluarga Samurai ataupun antara
Istana Utara dengan Istana Selatan. Masa Muromachi berlangsung kurang lebih 240
tahun dan didirikan oleh Ashikaga Takauji. Pada masa kepemimpinannya, Ashikaga
Takauji memperkenalkan 17 pasal kemmu
Shikimoku (Undang-undang Kemmu) sebagai dasar pemerintahan pada tahun 1336.
Selain UU Kemmu dipakai juga kitab UU Goseibai (Goseibai Shikimoku) yang disusun pada masa Kamakura dan dipakai
dalam praktek sehari-hari, serta kitap hukum pelengkap Goseibai Shikimoku yang disebut Kemmu Iraitsuika. Dalam menjalankan
pemerintahan Shogun dibantu oleh lembaga-lembaga antara lain Samurai Dokoro, Mandokoro, Manchujo, Hyojoshu dan Hikitsukeshu. Disini wakil shogun atau disebut Kanrei tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan tidak seperti Shikken pada masa Kamakura.
Pada masa ini kalangan Samurai yang
tidak memiliki jabatan merupakan bawahan langsung Shugo Daimyo (penguasa daerah) yang bertugas untuk memperkuat
kekuatan militer para Shugo Daimyo. Terlihat
pada masa ini terjadi kemajuan teknologi militer karena terjadi kontak pertama
Jepang dengan orang-orang barat yang disebut perdagangan dengan Nanban selain itu juga terjadi kemajuan
pada pertanian dimana petani mampu membuat kincir angin dan sistem tumpang
sari.
Masa Azuchi Momoyama
Peran klan-klan Samurai pada masa
ini berfokus pada penyatuan wilayah-wilayah jepang yang pada saat itu istana
terbagi menjadi dua yaitu istana Azuchi yang dipimpin oleh Oda Nobunaga dan
istana Momoyama yang dipimpin Toyotomi Hideyoshi. Pada masa Oda Nobunaga, mulai
muncul penyebaran agama Kristen di Jepang.
Setelah Oda Nobunaga meninggal,
kekuasaan diwariskan kepada Toyotomi Hidoyoshi
dan pada masa kekuasaannya ia berhasil menjadi pemimpin yang
mempersatukan seluruh wilayah Jepang dan melakukan kontrol kepada kekuasaan Daimyo serta menetapkan UU tentang cara
penarikan pajak yang disebut Taikokenchi
dan
melarang orang di luar kalangan Bushi
untuk memiliki senjata Katana
(pedang), serta mengatur para petani untuk
mencegah timbulnya pemberontakan petani. Karena memiliki militer yang kuat
Hidoyoshi melakukan perluasa kekuasaan ke Korea pada tahun 1592 dan 1597 namun
mengalami kegagalan.
Masa Edo
Disilah puncak dari kejayaan klan
Samurai dimana pada masa ini terjadi sistem pembagian kelas dan kelas Samurai
berada pada hirarki paling atas di ikuti petani, pengrajin dan pedagang. Masa
Edo atau masa Keshogunan Tokugawa Leyasu yang pada saat itu dapat bertahan
selama 264 tahun menetapkan peraturan Buke
Shohatto yang mengatur para pengikutnya, salah satu isinya adalah para Daimyo dilarang memperkuat kekuatan
pasukannya, mendirikan benteng, maupun memperbaiki benteng tanpa sepengatahuan
pemerintah pusat (Bokufu).
Zaman ini merupakan zaman kematangan
Feodal militer di Jepang, ditandai dengan semakin sempurnanya sistem
pengontrolan masyarakat oleh rezim penguasa secara sistematis mulai dari
struktur pemerintah, masyarakat, pemikiran, ekonomi, budaya, seni, pendidikan,
diplomasi, dan hukum, serta memiliki pemerintahan yang sangat kompleks dimana
terbentuk berbagaimacam lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki tugas
berbeda dalam menjalankan sistem pemerintahan Bakuhan Taisei (Seperti sistem Otonomi Daerah). Pada masa ini juga Jepang
menjalankan politik isolasi atau politik Sakoku.
Keadaan inilah yang membuat masyarakat Jepang banyak
belajar dalm memahami bangsanya sendiri, menjunjung tinggi rasa Nasionalisme
dan tradisi Jepang, selain itu juga terjadi kemajuan pada bidang industri, pendidikan
dan budaya.
Kesimpulan
Kebangkitan klan Samurai yang
diawali oleh konflik kepentingan di antara para keluarga bangsawan membuat Jepang
mengalami berbagai macam situasi politik. Setelah berhasil menguasai
pemerintahan, tantangan yang harus di hadapi klan Samurai menjadi lebih berat
yaitu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dalam menjalankan sistem politik
dan pemerintahan, para Shogun memberlakukan berbagai macam peraturan atau
undang-undang untuk mengontrol serta mengawasi masyarakatnya, selain itu juga
membentuk lembaga-lembaga yang memiliki tugas-tugas tertentu yang dijalankan
oleh klan-klan Samurai sendiri. Kontribusi yang paling nyata yang dilakukan
klan Samurai pada sistem politik dan pemerintahan terlihat pada masa Edo dimana
masa Edo merupakan masa keemasan klan Samurai, akan tetapi pada masa ini pula
kekuasaan klan Samurai berakhir selain karna terjadinya kekacauan akibat
diberlakukannya sistem kelas, krisis dan stagnasi produksi juga dikarnakan adanya
desakan kapal-kapal asing yang mencoba masuk dan melakukan perdagangan dengan
Jepang, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu munculnya pemikiran
anti Bokufu dan anti Feodal serta
mendesak dikembalikannya kekuasaan ketangan Kaisar. Terlepas dari itu semua
sesungguhnya klan Samurai telah berkontribusi besar dalam pemerintahan walaupun
tidak semua kebijakan dan perannya berjalan dengan baik, selain itu klan
Samurai telah berhasil dalam membentuk karakter masyarakat Jepang dan
menjadikan Jepang sebagai negara yang mandiri dengan menanamkan budaya Bushido. Sifat Samurai yang ketat dan
harus sopan serta terpelajar yang dikenal dengan Bushido telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Jepang masa itu.
Begitu juga kebudayaan Seppuku
(Harakiri) atau bunuh diri, merupakan sebuah kebudayaan dari klan Samurai yang
menganggap bahwah bunuh diri lebih terhormat dibandingkan harus menanggung rasa
malu atau dibunuh oleh musuh. Sikap atau prilaku inilah yang mengakar dan
melekat kuat pada tubuh masyarakat
Jepang hingga saat ini.
Referensi
http://konnakotoiina.blogspot.com/2010/12/jaman-heian.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Kamakura
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Muromachi
http://id.wikipedia.org/wiki/Klan_Minamoto
http://id.wikipedia.org/wiki/Klan_Taira
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Edo
http://id.wikipedia.org/wiki/Nama_zaman_di_Jepang
http://kamakurastory.blogspot.com/2012/01/sejarah-samurai-bagian-1.html
http://zamanfeodaljepang14012013.blogspot.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Sekigahara
http://www.goodreads.com/book/show/8110894-sekigahara
http://tarampapam.blogspot.com/2011/03/bakufu-jepang.html
http://zamanfeodaljepang14012013.blogspot.com/
http://nigakkai.blogspot.com/2010/10/zaman-kamakura-1192-m-1333-m.html
sukmazaman.blogspot.com/2012/06/jepang-pada-masa-pemerintahan-shogun.html
